Basuki T. Purnama (Ahok). (Hendra Eka/Jawa Pos)
JAKPUS – Hubungan Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) dan DPRD makin buruk. Hari ini (26/2) dewan mengagendakan sidang paripurna hak angket (penyelidikan) terhadap Ahok. Ahok pun mengeluarkan ”peluru” balasan ke arah politisi di Kebon Sirih. Bahkan, dia mengklaim sudah punya deretan bukti.
”Kami tunggu. Saya atau anggota DPRD masuk penjara,” kata Ahok di balai kota Rabu (25/2). Pernyataan mantan bupati Belitung Timur itu bukan tanpa dasar. Ahok juga semakin blak-blakan mengungkap permainan dana di dokumen APBD 2015. Dia menyebut dana siluman yang diduga titipan oknum anggota dewan. ”Yang bilang siluman bukan saya lho, tapi kepala BPKP. Dia paparkan di sini (balai kota, Red),” ujarnya.
Dia menyatakan, angkanya mencapai Rp 12,1 triliun. Di antaranya, dipakai untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Peranti itu berfungsi seperti genset. Total alokasi anggarannya mencapai Rp 6 miliar di Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI. ”Masuk akal nggak? Itu bisa buat bangun sekolah. Gila nggak beli UPS untuk sekolah sampai Rp 6 miliar, dari mana coba ini?” ucap Ahok.
Ada juga proyek pengadaan peralatan audio kelas senilai Rp 4,5 miliar dan pengadaan alat peraga pendidikan usia dini Rp 15 miliar. Selain di dispendik, ujar Ahok, dana siluman tersebut ditemukan di hampir seluruh dinas di Pemprov DKI. ”Belum lagi, dinas pariwisata dan dinas yang lain. Pokoknya, total Rp 12,1 triliun,” katanya.
Karena itu, ungkap Ahok, pemprov kukuh menggunakan APBD dengan sistem e-budgeting. Tujuannya, anggaran siluman tersebut tidak tiba-tiba muncul. Ahok pun mengatakan tidak gentar dengan hak angket yang digulirkan anggota dewan. ”Saya tunggu angket dulu. Kami tinggal hitung-hitungan saja. Tapi, Kabareskrim dan jaksa agung punya hak angket untuk menyelidiki kegilaan DPRD,” ucapnya.
”Saya boleh dong minta tolong ke jaksa agung, polisi, dan KPK untuk menyelidiki permainan APBD-nya DPRD,” lanjut Ahok. Dia menuturkan, pihaknya mengapresiasi sikap Fraksi PKB DPRD DKI. Menurut Ahok, semestinya dewan lebih dulu menggunakan hak interpelasi (bertanya). ”Ngapain sih angket, interpelasi dong kalau ngerasa bener,” ujarnya.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dispendik DKI Arie Budhiman menyatakan bahwa alokasi dana yang dimaksud Ahok tidak benar. Arie mengatakan sudah mengecek ke tim bidang sarana dan prasarana pendidikan. Namun, tidak ada dana untuk kebutuhan itu. ”Tahun ini kami tidak pernah mengusulkan,” ungkapnya.
Menanggapi serangan Ahok tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik menganggap tidak berdasar. Menurut dia, selama ini APBD selalu dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. ”Jika anggaran itu tidak rasional, kami langsung coret,” katanya di gedung DPRD DKI kemarin.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu pun mempersilakan Ahok untuk melaporkan temuan anggaran siluman Rp 12,1 triliun tersebut ke mana pun. Taufik menyatakan, tudingan itu mengada-ada dan tidak masuk akal. Sebelumnya Ahok juga mencurigai adanya dana titipan dewan Rp 8,8 triliun. Namun, kata Taufik, pernyataan tersebut tidak bisa dibuktikan. ”Ini bentuk kepanikan Ahok sehingga bicaranya sembarangan,” jelasnya.
Sementara itu, Rabu (25/2) sejumlah warga berunjuk rasa ke gedung DPRD DKI. Mereka menyuarakan pencabutan mandat gubernur DKI. Dalam beraksi, mereka memberikan kado unik kepada anggota dewan. Apa itu? Jamu Tolak Angin. Diharapkan, para wakil rakyat di Kebon Sirih tidak sampai ”masuk angin” dalam pengguliran hak angket terhadap Ahok.
Dalam aksi Rabu (25/2), mereka juga menggalang tanda tangan pencabutan mandat gubernur. Beberapa anggota DPRD DKI ikut memberikan tanda tangan di kain panjang. Koordinator Aksi Laode menyatakan, pihaknya bakal berunjuk rasa hingga hari ini sekaligus mengawal jalannya sidang paripurna hak angket. (del/riz/puj/hud/c10/any)